Dengar Pendapat GBHN Era Reformasi : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2016

Dalam rangka medapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarat.
rapat dengar pendapat










Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anggota MPR RI Erma Suryani Ranik, SH mengadakan kegiatan Dengar Pendapat dengan DPD GAMKI Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Dharma Pontianak. Kegiatan yang dihadiri 150 (seratus lima puluh) orang ini dilaksanakan tanggal 18 Februari 2016.

rapat dengan pendapat

RDP


Dalam dengar pendapat ini menghasilkan saran dari masyarakat yaitu GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) adalah salah satu yang dipertimbangkan ulang dan dikaji secara mendalam tentang penerapan kembali GBHN karena apabila kita kembali ke GBHN ini merupakan langkah mundur dalam proses Demokrasi. GBHN tidak semuanya salah, tetapi GBHN jangan sampai diberlakukan kembali di Indonesia.

cara mendaratkan Boeing 737 dengan selamat

Bila kedua pilot tiba2 tidak bisa menjalankan tugasnya… Nah inilah cara mendaratkan Boeing 737…





Erma Sosialisasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di SMK.

Sebagai generasi penerus pelajar sangat berpotensi untuk menjadi target kegiatan yang negatif seperti terorisme dan narkoba. Masa pelajar di Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan merupakan masa penting dalam pembentukan karakter berbangsa dan bernegara. Untuk itu anggota MPR RI Erma Suryani Ranik melaksanakan kegiatan Sosialisasi di SMK Abdi Agape Pontianak.

memberikan kenangan

Memberikan Kenangan


Sosialisasi yang diikuti 150 peserta dari sekolahan ini dilaksanakan tanggal 19 Februari 2016. Sosialisasi di SMK Abdi Agape Pontianak ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonsia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan ketetapan MPR.

Dengan sosialisasi ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran Siswa akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan segari-hari.










Sosialisasi ini juga merupakan manifestasi tanggung jawab Anggota MPR untuk membangun daerah agar seluruh penyelnggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

sosialisasi mpr ri

Sosialisasi MPR


Diharapkan seluruh siswa yang nantinya akan terjun ke dalam masyarakat dapat benar-benar mengerti tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada Sosialisasi ini Pemerintah diminta secara pasti untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah terpencil agar ada keseimbangan pembangunan dan Anggota DPR/MPR RI harus mampu menempatkan diri selaku wakil rakyat yang betul-betul beruang untuk kepentingan rakyat.

Presentasi untuk Peserta Ujian SMK

APBN 2016 udah di depan meja :)

apbn 2016

APBN 2016

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.982.080.000.000,- (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah.



Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan :

a. 90* (sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan

b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
Kami menerima pemesainan domain .desa.id just contact garudahosting.com 081914211818

Warung Bakso, murah, Dokter gigi Murah, itulah Murahnya Grobogan

Bakso Semangkok Rp. 4000,- Berisi 4 butir bakso kecil dan satu butir Bakso Besar, atau Harga Paling Malah adalah Rp. 6000,- (sebelum harga BBM Turun Rp. 10.000). Harga daging melonjak tinggi, kita menikmati murahnya Bakso di Kecamatan Grobogan Kab Grobogan. Persaingan yang mungkin saja Kurang sehat ini diawali dengan bukanya Ruko di Sepanjang Jl. Pangeran Puger, Kecamatan Grobogan. Ada Sebuah warung Bakso yang menjual dengan Harga Rp. 5000,- Kemudian Booming karena cukup rame saat masa promosi. Maka warung di sebrang warung bakso itu mengikuti harga dengan juga memasang Rp. 5000,- Kemudian warung yang relatif baru juga di depan Warnet Duta yang sebelumnya menjual bakso lebih tinggi dari Rp. 5000,- pun ikut ambil bagian menurunkan harga menjadi Rp. 5.000,-
Melihat persaingan yang cukup ketat dan mungkin berkurangnya omset bakso Pak Yanto yang cukup lama di Grobogan maka warung Pak Yanto yang kira-kira 100 meter sebelah Utara Ruko Baru Grobogan ini puan Menurunkan Harga menjadi Rp. 4.000, – per mangkok. Nah Ramenya warung Bakso turun harga ini juga akhirnya diikuti oleh Bakso Gaul yang meruapakan Bakso yang cukup rame di Kecamatan Grobogan dengan harga Rp. 6000,- per mangkok sebelumnya warung ini menjual dengan harga Rp. 10ribu per mangkok.
Bakso di Jakarta sendiri berharga antara Rp. 20ribu sd Rp. 30ribu. Ini tahun 2016, dan saat ini ditengah isu naiknya daging 33% sangat menarik mencermati Bisnis UMKM yang semuanya jual bakso di Lingkungan Kecamatan Grobogan. Bank dan Dinas UMKM ataupun yang lain sepertinya belum menyentuh ke warung Bakso yang sedang rame bersaing harga dan jumalahnya langsung meningkat 2 kali lipat dari jumlah warung bakso sebelumnya.




Sungguh menarik menggeliatnya bisnis warung bakso di kecamatan Grobogan ini. Mungkin karena mudahnya ditiru buat warung bakso gak perlu Ijin Prinsip deri kementrian kesehatan atau kementrian perdagangan. Tidak perlu Uji Layak Operasional atau ULO, tidak perlu ijin pengelenggaraan apalagi bayar BHP USO hahahahahah
Warung Bakso juga menjadi tempat untuk berwifi ria sebentar lagi. Mulai banyak pula hot spot center yang memberikan layana internet. Bahkan seorang teman pasang speedy maunya langsung jualan wifi…. 🙁 Pusing juga kan kalau kita terlanjur memiliki perusahaan formal PT, dengan ketentuan perpajakan dan perijinan yang cukup jelimet ternyata ada bisnis yang bisa jadi lebih besar incomenya yaitu warung bakso.




Bisa jadi warung bakso yang bersaing pake harga promo segala ini manajemennya udah sangat rapi seperti Indomaret atau nasi kucing yang bossnya memiliki banyak gerobak dan masih dianggap informal tidak kena pajak dan masyarakat lemah? Makanya saatnya anda untuk berwirausaha di Indonesia, sangat mudah dan sangat bebas.
Langsung aja on….. dan jualan. Anda mau belajar install server dan jualan berbasis IT misal hosting, webstore dll 🙂
just contact us 081914211818 menyediakan hosting, dedicated, colocation server….
Seorang temen pun menuturkan berapa sih satu pasien datang? untuk klinik drg Merry Grobogan, wah kalau cabut dari anak sampai dewasa ya tarip antara 50ribu sd 200 ribu. Bayangkan di Jakarta tarif dokter gigi cabut gigi minimal Rp. 500ribu makanya tidak salah bila anda pulang untuk berobat gigi 🙂
wkwkwkwkwkwkwk
Komunitas anak2 Grobogan Netizen

Bakso in Grobogan

One of the most favorite food in Grobogan Distric is BAKSO, BAK SO is A BAK that name si HAM (pork meat) and so is minced or Ground Ham. BAKSO in Grobogan small city 30 kilometers from Kudus or 5 kilometers from Purwodadi (the capital of Grobogan district) is the most popular food. Only Bakso you can find food on the street. About a year ago the price of a bowl of bakso is Rp. 7.000,- But today you can find cheaper because of many new bakso food restaurant in this city. You can find bakso in Price Rp. 4000,- per bowl it is amazing in the year of 2016. Bakso in Jakarta is Rp. 20.000 until 30.000 you can buy 5 bowl in Grobogan. They said that it is Beef or Chicken Bakso. NO HAM anymore in Grobogan Bakso.



Gigi Patah?

Pagi-pagi ada yang sms saya Dok gigi saya patah gimana nih bisa ditambalkah?

gigi patah

gigi patah


Untuk menangani gigi patah kita memperhatikan tiga hal :

1 seberapa besar patahan

2 lokasi gigi patah (biasa 90% gigi patah adalah gigi depan atas)

3 kondisi dan keadaan syraf kamar gigi.




Pada umumnya perawatan yang akan diberikan oleh dokter gigi bertujuan untuk:

1. Mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit ,

2. Memperbaiki fungsi gigi

3. Memperbaiki secara tampilan dan estetik

4. Mempertahankan keberadaan gigi dalam rongga mulut agar diupayakan gigi tidak perlu dicabut.

Mengurangi dan menghilangkan rasa sakit biasa dokter gigi akan merawat saluran akar gigi. kemudian dokter gigi pada kunjungan berikutnya setelah gigi tidak sakit, ngilu dan lain sebagainya gigi akan ditambal maupuan di jacket sehinga nampak persis dengan gigi aslinya dan bisa pula digunakan kembali.

gigi patah setelah restorasi

gigi patah setelah restorasi

Bila anda menjadi anggota BPJS Kesehtan Mintalah untuk kami menjadi dokter keluarga anda sekarang juga. Datang ke Kantor BPJS Kesehatan dan mintalah Drg Merry, Jl. Pangeran Puger gg Sonokeling Kec Grbogan Kab Grobogan.
call 08122955163

e-catalog Cara Baru Menghambat Supplier…

LPSE atau Lelang online sudah lama dilaksanakan, kemudian pada masa yang sama e-catalog juga muncul, Dahulu e-catalog tidak menjadi masalah karena kita bisa mendaftar sewaktu-waktu.. Namun di era Revolusi Mental ini ada Mental yang menghambat e-catalog 🙂 Bayangkan anda daftar e-catalog yang banyak itu sebagian besar adalah supplier dari Jakarta. Supplier daerah banyak yang belum mendaftar di e-catalog, sementara pembelanjaan pemerintah misal untuk webhosting setahun 350ribu harus tercantum di e-catalog dan memang harus perusahaan berlisensi komplit perpajakan komplit. Nah loe kalau .desa.id website cuma 350ribu sampe 500ribu per tahun dan harus order ke pemilik server yang lokasi servernya di Jakarta apa iya efisien?
Misal di Jawa Tengah kan udah ada IIX-JT1 dan IIX JT2 kenapa tidak ditaruhkan di ISP yang ada di Jawa Tengah saja sehingga untuk maintenance tidak membutuhkan kecepatan Internet yang dari Jakarta apalagi bila di Makasar atau di Batam OPEN-IXP udah ada di sana? Nah penyedia hosting yang perusahaan lokal ini diberi waktu yang amat pendek pada akhir tahun dan ditambah lagi LKPP sempat libur dalam minggu penawaran itu karena ada trainning internal ditambah dengan liburan natal dan tahun baru praktis dibuka cuma di akhir november di di awal desember untuk pengadaan supplier hosting di e-catalog ini. Belum lagi yang ISP juga belum tahu kapan dibuka lagi pengadaan dan negosiasinya…. Aneh pula orang-orang LKPP berhak untuk mengadakan negosiasi padahal namanya KATALOG….
Yang namanya KATALOG mestinya adalah survay PASAR. Fair Market Value begitu kata orang-orang Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Sebagai anggota MAPPI yang udah kedaluwarsa pada tahun 2001 entah bisa ikut MuNAS gak ini akhir bulan Januari. MAPPI.or.id





MAPPI akan mengadakan Musyawarah Nasioanl akhir bulan ini. Semestinya kalau LKPP terutama ecatalog itu bersifat nego harga sangat aneh ya gak? 🙁 seharusnya dia adalah memberikan acuan harga dari harga terendah dan harga tertinggi mestinya seperti itu. Dan mereka mestinya cukup memverifikasi perusahaan yang akan masuk ke LKPP ecatalog sesuai dengan perijinan dan perpajakan lengkap atau tidak. Soalnya kembali ke akses Internet di Indonesia ada yang Namanya RT/RW net saya tidak setuju ini di larang sama sekali tapi kalau udah sebulan diatas Rp. 200ribu ya itu ranahnya ISP Resmi, masak RT/RW net memberikan layanan untuk desa sebulan misal Rp. 500ribu atau bahkan Jutaan ke instansi sekolah. Walau memang kualitasnya seperti ISP misal dia juga memiliki IP Public langsung beli di APNIC ya tapi kan negara dirugikan dia gak bayar BHP dan pajak. Nah itu aja intinya walaupun dia jualnya ke swasta besar juga salah…. Karena ada kerugian Negara yang cukup signifikan. Kalau sebulan Rp. 50ribu – 100ribu ya itu ranah kerja RT/RWnet gak masalah lah memang ada konsumen yang perlu seharga segitu. Jadi mereka memang bener2 tidak mengganggu ISP resmi, bahkan mereka boleh juga mestinya menjual lastmile ke ISP asalkan semua Billing oleh ISP resmi dan pajak, BHP juga mestinya ISP resmi ini bayar.





Kembali ke LKPP kenyataan di Daerah terpencil aja Koneksi Internet masih banyak di supply oleh Illegal ISP atau perusahaan yang tidak memiliki lisensi ISP misal CV XXX yang resmi juga tidak dengan mudah, malah dipersulit untuk masuk ke ecatalog karena jadwalnya tidak ada aneh kan? Jadwal itu akan ada kapan tidak bisa menjelaskan. Kita udah kembali sampai 3 kali di pingpong di LKPP gila gak? coba bayangkan masalahnya cuma mau masuk ecatalog dan jualnya di plosok daerah. Padahal menurut LKPP tidak memakai perusahaan yang di ecatalog gak masalah yang penting alasannya kuat. ecatalog tidak satu-satunya cara pengadaan. Nah loe????? Tapi penguasa daerah tetap takut kalau terjadi masalah pada pemeriksaan BPK atau sejenisnya.
Tersedia hosting di Jagatnet untuk desa dengah harga dibawah Rp. 500ribu per tahun. Alasan kuat untuk order saat ini belum muncul webhosting di ecatalog. Segera beli sebab kalau udah muncul di ecatalog ntar repot alasan kuatnya 🙂 Belum lagi online shop juga belum jelas itu kapan kita semua bisa daftar di ecatalog.

Korupsi dan KPK, Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan sosial..

IMG_20160127_095926Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan, mulai dari pusat hingga ke daerah, bahkan sampai ke tingkat yang lebih rendah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional dari 175 negara yang disurvei mengenai persepsi masyarakat terhadap level korupsi lembaga sektor publik.




Indonesia berada pada urutan 117 dengan skor 34. Diantara negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Malaysia pada urutan 50, Singapura pada urutan 7, Filipina dan Thailand yang berada di urutan 38.
Korupsi telah merugikan perekonomian nasional dan keuangan negara, mempersulit pelayanan publik bagi rakyat, serta pelanggaran terhadap hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, yang berdampak pada kemiskinan, keadilan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum, (law enforcement). Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintahan dari periode ke periode, termasuk dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Sejak terbentuknnya KPK pada tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi(tipikor) memasuki babak baru. Tugas KPK selain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikor, juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor, melakukan tindakan pencegahan tipikor, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan sekaligus menjalankan fungsi “triggermechanism”




Didukung dengan anggaran dan kewengangan yang besar, KPK dapat melakukan penyadapan dan memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, dapat meminta keterangan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
Namun demikian, meskipun telah diberikan kewenangan besar, setelah lebih dari 10 tahun KPK terbentuk, tingkat terjadinya korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya selama ini KPK masih menekankan upaya penindakan daripada pencegahan tipikor. Pemberantasan koupsi yang muncul diwujudkan dalam bentuk pengusutan dan penghukuman. Sementara upaya pencegahannya masih sangat minim.Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara seimbang dengan upaya penindakan korupsi agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif. Bagaimana KPK melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara juga seharusnya sejalan dengan tugas pemberantasan korupsi lainnya. Disamping itu tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lainnya hendaknya dapat mengarahkan agar instansi lain yang berwenang menangani tipikor dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.