Korupsi dan KPK, Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan sosial..

IMG_20160127_095926Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan, mulai dari pusat hingga ke daerah, bahkan sampai ke tingkat yang lebih rendah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional dari 175 negara yang disurvei mengenai persepsi masyarakat terhadap level korupsi lembaga sektor publik.




Indonesia berada pada urutan 117 dengan skor 34. Diantara negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Malaysia pada urutan 50, Singapura pada urutan 7, Filipina dan Thailand yang berada di urutan 38.
Korupsi telah merugikan perekonomian nasional dan keuangan negara, mempersulit pelayanan publik bagi rakyat, serta pelanggaran terhadap hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, yang berdampak pada kemiskinan, keadilan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum, (law enforcement). Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintahan dari periode ke periode, termasuk dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Sejak terbentuknnya KPK pada tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi(tipikor) memasuki babak baru. Tugas KPK selain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikor, juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor, melakukan tindakan pencegahan tipikor, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan sekaligus menjalankan fungsi “triggermechanism”




Didukung dengan anggaran dan kewengangan yang besar, KPK dapat melakukan penyadapan dan memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, dapat meminta keterangan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
Namun demikian, meskipun telah diberikan kewenangan besar, setelah lebih dari 10 tahun KPK terbentuk, tingkat terjadinya korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya selama ini KPK masih menekankan upaya penindakan daripada pencegahan tipikor. Pemberantasan koupsi yang muncul diwujudkan dalam bentuk pengusutan dan penghukuman. Sementara upaya pencegahannya masih sangat minim.Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara seimbang dengan upaya penindakan korupsi agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif. Bagaimana KPK melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara juga seharusnya sejalan dengan tugas pemberantasan korupsi lainnya. Disamping itu tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lainnya hendaknya dapat mengarahkan agar instansi lain yang berwenang menangani tipikor dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Leave a Reply